- Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda yang dilakukan di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Agresi militer Belanda I dilakukan dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Tujuan Belanda melakukan Agresi Militer Belanda I di Indonesia karena ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Agresi Militer Belanda I merupakan bukti pelanggaran Belanda terhadap isi Perundingan Linggarjati. Agresi Militer Belanda I terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dalam Perundingan Linggarjati. Dampak positif Agresi Militer Belanda I bagi Indonesia adalah bangsa Indonesia berhasil memperoleh simpati dari dunia internasional. Baca juga Mengapa Perjanjian Linggarjati Merugikan Indonesia?Alasan Belanda Melakukan Agresi Militer I di Indonesia Pada 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan sebuah ultimatum kepada Indonesia yang harus segera dijawab dalam rentang waktu 14 hari. Ultimatum itu membahas mengenai Pembentukan pemerintahan peralihan bersama Mengadakan garis demiliterisasi dan menghentikan pengacauan di daerah-daerah Konferensi Malino Negara Indonesai Timur, Kalimantan, Bali Mengadakan pembicaraan pertahanan negara, di mana sebagian Angkatan Darat, Laut, dan Udara Kerajaan Belanda harus tinggal di Indonesia Pembentukan kepolisian demi melindungi kepentingan dalam dan luar negeri Hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama Ketika itu, Presiden Soekarno meminta Amir Sjarifuddin untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Pertemuan mereka berlangsung tanggal 14 hingga 15 Juli 1947. Namun, perundingan ini tidak menghasilkan jawaban apa-apa.

- Kurang dari sepekan setelah kemerdekaan RI diproklamirkan, Belanda datang lagi dengan membonceng Sekutu. Dimulailah babak baru dalam sejarah panjang perjuangan bangsa, yakni masa revolusi fisik atau masa mempertahankan kemerdekaan. Inilah untuk pertamakalinya rakyat Indonesia benar-benar terlibat peperangan melawan penjajah dalam satu-kesatuan kontak senjata pun terjadi di berbagai tempat, termasuk Jakarta, yang membuat ibukota negara terpaksa dipindah ke Yogyakarta pada awal 1946. Perundingan demi perundingan telah dilakukan, namun justru kerap direspons Belanda dengan serangan yang lebih besar, seperti dua kali agresi militer pada 1947 dan 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun beberapakali turun tangan demi mendamaikan dua pihak yang terus bertikai itu. Salah satunya melalui Resolusi 67 Dewan Keamanan DK PBB tertanggal 28 Januari 1949, tepat hari ini 69 tahun silam, untuk menghentikan Agresi Militer Belanda II. Memang, setelah turunnya Resolusi 67 DK PBB itu, polemik belum usai secara tuntas. Namun, setidaknya inilah pembuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya karena semakin banyak mendapatkan dukungan dari dunia Kedua Belanda Tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta diserang. Inilah awal Agresi Militer Belanda II. Bahkan, para petinggi RI ditawan, termasuk Sukarno presiden, Mohammad Hatta wakil presiden, Soetan Sjahrir mantan perdana menteri, penasihat presiden, Agus Salim Menteri Luar Negeri, Mohamad Roem Menteri Pendidikan, dan lainnya. Mereka kemudian diasingkan ke luar Jawa. Beruntung, sebelum menjadi tawanan Belanda, Presiden Sukarno sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Selain itu, ditugaskan pula kepada Dr. Soedarsono, Palar, dan Maramis yang berada di New Delhi untuk bersiap membentuk pemerintahan cadangan di India jika PDRI Soedarsono waktu itu adalah wakil tetap RI di New Delhi, Palar merupakan perwakilan Indonesia di PBB, sementara Maramis menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang ditunjuk PDRI mengisi posisi Agus Salim yang ditawan PDRI terus berjuang mengawal eksistensi negara, ketiga tokoh itu beraksi di luar negeri untuk menggalang dukungan dari dunia internasional agar Belanda menghentikan agresi militernya serta mengembalikan para pucuk pimpinan RI yang tengah berstatus sebagai tawanan. Rosihan Anwar 2004 dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia Volume 3 menuliskan, para delegasi Indonesia itu menghadiri sidang DK PBB di Paris pada 22 Desember 1948 hlm. 119. Salah satu bahasan utama dalam forum ini adalah mengenai Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Di depan sidang, Maramis dan kawan-kawan memaparkan situasi sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia, bagaimana Belanda berulangkali melanggar perjanjian dengan menggelar operasi militer, bahkan hingga menawan para petinggi pemerintahan Dukungan Dunia Di sisi lain, Belanda juga tidak mau tinggal diam. Wakil Belanda di PBB menyatakan bahwa keadaan di Indonesia telah kembali normal, dan para pemimpin RI yang ditawan diperkenankan untuk bergerak dengan klaim Belanda tidak terbukti. Dua anggota Komisi Tiga Negara KTN, yakni Merle Cochran dan Thomas Critchley, yang dikirim langsung ke tempat pengasingan pada 15 Januari 1949 ternyata tidak menemukan kebenaran dalam klaim Belanda itu Atmakusumah, Takhta untuk Rakyat, 201194.Fakta tersebut membuat mata dunia terbuka bahwa Belanda menutup-nutupi apa yang sesungguhnyaterjadi. Dukungan pun mengalir untuk Indonesia, salah satunya dari Amerika Serikat –yang semula bersikap netral– yang kemudian mendesak agar segera diadakan perundingan yang lebih serius untuk mengatasi persoalan ini. Gelombang protes terhadap Belanda juga mengalir dari negara-negara Asia. Bahkan, seperti dikutip dari buku Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968 karya Iin Nur Insaniwati 2002, negara-negara ini secara serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda hlm. 77.Mendapatkan angin segar, delegasi Indonesia terus bergerak. Maramis dan Palar terbang ke New York, dan bersama Dr. Soemitro Djojohadikusumo mereka membicarakan peluang kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat Anwar, 2004119.Selanjutnya, para delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada 20-23 Januari 1949. Forum ini khusus membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, dan Oceania, termasuk India, Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Pakistan, Nepal, Birma Myanmar, Thailand, Filipina, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, juga Australia dan Selandia Baru. Hasilnya cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-tangan untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia itu. Meskipun Belanda tetap ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan terbitlah resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia. Penjajah Akhirnya Menyerah Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa Belanda wajib segera menghentikan semua aksi militernya di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap itu, DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua tawanan politik, termasuk para petinggi pemerintahan RI, dan membebaskan mereka dalam untuk kembali menjalankan penting ketiga yang termaktub dalam Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia UNCI. Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. UNCI bertugas membantu memperlancar perundingan, mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949 Insaniwati, 200278.Meskipun agresi militer akhirnya dihentikan, namun Belanda sempat menolak sebagian besar isi resolusi itu, terutama datang dari Dr. Louis Beel selaku pejabat tertinggi Belanda di Indonesia sekaligus Wakil Agung Kerajaan Belanda. Inilah yang menyebabkan terjadinya Serangan Umum 1 Maret dari dunia internasional yang kian kuat, dukungan PBB untuk Indonesia, ditambah pukulan telak dengan berkobarnya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat Belanda terpaksa membuka peluang digelarnya perundingan lanjutan, termasuk membahas kemungkinan dilakukannya penyerahan kedaulatan. Belanda rupanya tidak berniat melawan dunia, juga ingin menghindari masalah yang lebih pelik dengan PBB. Maka, Kerajaan Belanda bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB Julius Pour, Doorstoot naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer, 2009320.Bermula dari dukungan dunia internasional yang menghasilkan Resolusi DK PBB hingga rangkaian kejadian penting lainnya yang berpuncak dengan digelarnya KMB, Belanda akhirnya resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. - Politik Reporter Iswara N RadityaPenulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan

Agresi Militer Belanda 1 bukanlah satu-satunya serangan yang pernah dilakukan Belanda kepada Indonesia. Satu tahun setelah kejadian tersebut, Belanda kembali melancarkan serangan yang kini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda 2. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Simak ulasan berikut Belakang Agresi Militer Belanda IIMengutip dari skripsi “Agresi Militer Belanda I dan II Periode 1947 – 1949 dalam Sudut Pandang Hukum Internasional”, yang berjudul diterangkan bahwa setelah Perjanjian Renville, Belanda kemudian mendirikan beberapa negara bagian di wilayah bekas Hindia Belanda. Wilayah tersebut berhasil dikuasai Belanda melalui Agresi Militer Renville sulit dilaksanakan kedua belah pihak. Keduanya bahkan saling menuduh terjadi pelanggaran. Belanda menuduh Indonesia melakukan penyusupan, penyerangan, dan penjarahan di wilayah dikuasai Belanda. Mereka menuduh pihak Indonesia tidak bisa mengurasi tentara itu, Indonesia menganggap Belanda tidak menghormati isi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Indonesia menganggap Belanda tetap melakukan politik adu domba seperti pembentukan Negara Federal dan konferensi Federal Bandung. Belanda juga dituduh sering melanggar garis demarkasi militer yang sudah latar belakang tersebut menyebabkan Belanda akhirnya melakukan operasi militer yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Setidaknya ada tiga tujuan Agresi Militer Belanda 2, yaitu Menghancurkan status Indonesia sebagai negara Yogyakarta yang pada saat itu ibu kota pemimpin Agresi Militer Belanda 2Agerasi Militer Belanda terjadi pada tanggal 19 – 20 Desember 1948 yaitu saat Belanda menyerang Yogyakarta. Operasi tersebut dirancang oleh Letnan Jenderal Simon Spoor yang menerapkan strategi serangan seperti yang dilakukan Jepang saat menyerang Amerika militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Bahkan Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tolih lain. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke itu, pimpinan militer Indonesia memutuskan untuk melakukan Pering Gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Belanda segera melakukan operasi pembersihan pihak Indonesia dengan menangkap dan menawan ratusan orang yang dicurigai. Belanda mencoba membenarkan aksi militernya dengan beberapa alasan, antara lainTerdapat infiltrasi yang dilakukan pasukan Indonesia ke daerah yang diduduki Indonesia tidak berdaya untuk mengendalikan TNI yang merusak keamanan dan ketentraman Selain itu, pemerintah Indonesia dianggap tidal bisa memenuhi janji karena tidak berkuasa atas beberapa golongan di Indonesia tidak dapat menekan bahaya saat setelah serangan militer Belanda ke Yogyakarta, Dr. Beel sekali Wakil Mahkota Agoeng di Batavia melakukan siara pers. Siaran tersebut berisi pernyataan bahwa Belanda tidak mau terikat lagi dengan perjanjian gencatan senjata dengan Indonesia lewat Perjanjian Renville. Belanda menganggap bahwa pihak Indonesia tidak bersedia menghormati gencatan senjata dan sering melakukan pelanggaran ke wilayah yang diduduki lain sisi pihak Indonesia tidak pernah menyerah. Walaupun Soekarno dan Hatta sudah tertangkap, namun TNI masih gigih melakukan perlawan terhadap Belanda. Tanggal 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan besar ke balik tersebut dicanangkan oleh petinggi militer berdasarkan instruksi Panglima Besar Soedirman dengan mengikutsertakan beberapa pimpinan sipil setempat. Kecerdasan Panglima Besar Soedirman menjadikannya sebagai salah satu tokoh Agresi Militer Belanda II yang disegani hingga saat balik Indonesia dilakukan untuk membuktikan eksistensi TNI dan menunjukan bahwa Indonesia masih ada. Serangan tersebut sukses membuat moral Belanda menurun dan membuat posisi Indonesia semakin baik dalam perundingan di Dewan Keamanan Dunia Internasional Terhadap Indonesia saat Agresi Militer Belanda 2Kejadian Agresi Militer Belanda 2 menuai banyak kecaman dari negara-negara di Asia. Atas inisiatif dari Burma, Perdana Menteri India, Jawaharlal Pandit Nehru, mengadakan Konferensi Asia di India yang dihadiri oleh 19 Negara empat sebagai peninjau yaitu China, Thailand, Nepal dan Selandia Baru; dan 15 sebagai peserta penuh yaitu Afganistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Siria, dan Yaman.Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi dukungan politik dan moril bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Tindakan Belanda juga dianggap menggangu konferensi tersebut menghasilkan tiga butir resolusi untuk mengatasi perang yang sedang terjadi di Indonesia. Hasil konferensi tersebut disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dipertimbangkan dan ditindak Agresi Militer Belanda 2Peristiwa Agresi Militer Belanda 2 ternyata memberikan dampak bagi kedua belah pihak baik Indonesia atau Belanda. Berikut untuk IndonesiaSerangan tersebut menyebabkan beberapa tokoh Indonesia tertangkap dan diasingkan di luar Pemerintahan Darurat Republik korban tewas dari kelompok bangunan di Yogyakarta hancur akibat serangan untuk BelandaPasukan Belanda tidak merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI berhasil melakukan serangan Belanda kewalahan menghadapi serangan balik Belanda yang menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak ada tidak terbukti. Sebab TNI bisa melakukan serangan balik dan Indonesia berhasil membuat pemerintahan darurat.

Agresi Militer Belanda I atau Operasi Produk Operatie Product merupakan peristiwa sesudah proklamasi yang dikenal dalam catatan sejarah Indonesia dilakukan oleh Belanda di wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan dilakukan agresi militer I tersebut adalah untuk merebut daerah – daerah perkebunan penghasil rempah – rempah. Pada saat itu Belanda memang menanggung keuntungan sangat besar dari komoditas rempah – rempah yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Hasil bumi tersebut diperdagangkan secara internasional dan mendatangkan keuntungan besar bagi Kerajaan Belanda, sehingga ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, Belanda akan kehilangan sumber pundi – pundi Belanda difokuskan di tiga tempat yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menyasar perkebunan tembakau di Sumatra Timur, menguasai seluruh pantai utara Jawa Tengah dan menyasar wilayah perkebunan tebu serta pabrik gula di Jawa Timur. Istilah Operasi Produk tersebut berasal dari Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang tidak lagi mengakui hasil sejarah perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Belanda menggunakan penafsiran mereka sendiri untuk melanggar perjanjian tersebut dan mencari cara untuk kembali menguasai Indonesia. Aksi tersebut sudah tentu menimbulkan dampak agresi militer Belanda I bagi Indonesia dalam beberapa Agresi Militer Belanda IBelanda melancarkan agresi dengan dalih aksi polisionil untuk memulihkan kondisi keamanan di Indonesia untuk mempertahankan penafsiran mereka yang sepihak terhadap perjanjian Linggarjati. Pada saat itu memang terjadi perselisihan akan hasil perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda,namun Belanda memanfaatkannya sebagai celah untuk kembali menguasai Indonesia. Belanda terus memaksa menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara Induk yang ditolak oleh bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan, lepas dari campur tangan motif ekonomi, Belanda juga memiliki tujuan lain untuk mengepung ibukota RI dan merebut kedaulatan yang telah didapatkan dengan susah payah dan menghancurkan tentara nasional Indonesia. Belanda kemudian menyerang di daerah – daerah Pulau Jawa dan Sumatera sehingga pasukan TNI yang belum siap tercerai berai, namun kemudian mendirikan benteng pertahanan baru dan melakukan strategi perang gerilya Indonesia yang cukup berhasil. Gerakan Belanda menjadi terbatas dan hanya dapat menyerang di kota – kota besar serta jalan raya, sementara tentara Indonesia menguasai wilayah luar kota. Agresi militer Belanda I ini adalah contoh kerugian perjanjian linggarjati dan dampak perjanjian linggarjati bagi Positif Bagi IndonesiaAksi Belanda yang berkedok Aksi Polisionil’ tidak dapat mengelabui dunia internasional yang menentang aksi tersebut sehingga Belanda kehilangan dukungan dari dunia Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat negara Arab kemudian memberikan pengakuan secara de jure akan kemerdekaan RI, dimulai oleh Mesir pada 1947. Diikuti oleh Libanon, Syria, Irak, Afganistan dan Saudi Arabia tahun 1947 juga. Pengakuan tersebut tidak lepas dari peranan penting Sutan Syahrir yang mengirim delegasi pimpinan Agus Salim ke negara – negara Islam di Timur agresi militer Belanda I dengan pengakuan negara – negara Arab tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian Negatif Bagi IndonesiaDampak agresi militer Belanda I yang negatif adalah bahwa kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, sehingga kekuatan TNI menjadi terjepit .Belanda berhasil menguasai daerah – daerah penting Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin dari 150 ribu orang pasukan Indonesia dari sekitar 500 ribu orang tewas sebagai dampak agresi militer Belanda hanya dari militer, warga sipil juga ikut menjadi Belanda juga mempengaruhi ekonomi Indonesia termasuk pengeluaran biaya untuk keperluan stabilitas politik dan pemerintahan terhadap rakyat Sulawesi Selatan pada Januari 1948 yang dipimpin pasukan Kapten rakyat desa Rawagede sebanyai 491 orang yang dituduh menyembunyikan Lukas Kustaryo dan pasukannya pada Desember rakyat di Jawa Timur yang dimasukkan ke dalam gerbong kereta api maut yang ditutup rapat tanpa ventilasi sehingga seluruh tahanan mati lemas kekurangan perkebunan Indonesia seperti Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur banyak dikuasai oleh Belanda sehingga menimbulkan kerugian untuk negara yang besar secara ekonomi karena biaya perang dan banyaknya bangunan yang beberapa tentara muda seperti Komodor Muda Udara dr. Abdurahman Saleh, Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo karena pesawat Dakota bersimbol palang merah yang mereka tumpangi membawa sumbangan Palang Merah Malaya untuk TNI ditembak jatuh oleh Belanda pada 29 Juli Agresi Militer IReaksi besar dari dunia internasional mengecam agresi militer Belanda I tersebut, berkat desakan India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 langsung menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB. DK PBB meminta penghentian permusuhan kedua pihak, namun Belanda tetap tidak mempedulikan reaksi keras dari dunia internasional tersebut. Indonesia juga secara resmi melaporkan agresi militer Belanda ke PBB karena telah melanggar perjanjian internasional yaitu tujuan perjanjian menganggap mereka memiliki hak untuk menentukan perkembangan negara Indonesia dengan menghancurkan RI, namun sekutu – sekutu utama Belanda seperti Inggris, Australia dan Amerika tidak mau mengakui hak tersebut kecuali diakui oleh rakyat Indonesia. Dan hal itu tidak mungkin terjadi, yang berarti Belanda harus terus melakukan penaklukan secara militer. Sebagai hasil dari desakan negara – negara lain, PBB kemudian mengambil langkah pertama untuk menghentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa penyerang untuk menghentikan demikian, PBB menganggap masalah antara Belanda dan Indonesia bukan lagi sebagai masalah antara negara jajahan dan penguasanya namun sudah menjadi masalah internasional yang bisa memicu perang dunia. Pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB membentuk komite untuk menengahi konflik bersenjata Belanda dan Indonesia yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan AS sebagai pihak netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, AS oleh Dr. Frank agresi militer Belanda I bisa diminimalkan dan dihentikan juga berkat perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari peran Indonesia dalam hubungan internasional dan peran Indonesia dalam PBB. Para delegasi Indonesia berusaha memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi negara yang berdaulat, terbukti dari munculnya reaksi keras kepada agresi militer yang dilakukan Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Walaupun demikian, Belanda kemudian kembali mengingkari gencatan senjata yang disepakati dalam sejarah perjanjian Renville dan mengingkari latar belakang perjanjian Renville dengan operasi militer yang lebih besar dan dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II.

- Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menjadi bagian dari upaya Belanda kembali menjajah Indonesia meski proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Dampak yang ditimbulkan dari dilakukannya Agresi Militer Belanda terhadap bangsa Indonesia saat itu sangat ini dampak Agresi Militer Belanda I terhadap perjuangan diplomasi Indonesia. Baca juga Tindakan PBB dalam Menanggapi Agresi Militer Belanda di Indonesia Mempermudah perjuangan diplomasi Indonesia Salah satu dampak Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia adalah perjuangan diplomasi Indonesia di kancah internasional menjadi lebih mudah. Sebagai salah satu cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para tokoh menempuh jalan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi merupakan bentuk perlawanan dengan mengutamakan perundingan, dibandingkan dengan peperangan fisik. Dengan perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia dapat mengurangi jatuhnya korban jiwa di kala kondisi pemerintahan baru yang masih belum stabil. Sebelum Agresi Militer Belanda I dilancarkan, pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kali perjuangan diplomasi. Salah satu contohnya melalui Perjanjian Linggarjati, yang diratifikasi pada 25 Maret 1947. Meski Perjanjian Linggarjati dianggap merugikan Indonesia, Belanda belum puas dan melanggar kesepakatan dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli juga Dampak Positif Agresi Militer Belanda II Agresi Militer Belanda I membuat dunia internasional melontarkan kecamannya. Bahkan, India dan Australia mengajukan agar permasalahan ini dibahas dalam agenda Sidang Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisikan sebuah imbauan kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan peperangan. Sebagai langkah penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara KTN pada 26 Agustus 1947, sesaat Agresi Militer Belanda I dihentikan. KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat AS dibentuk untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. KTN kemudian mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Renville, dan berperan sebagai penengahnya. Baca juga Reaksi Dunia terhadap Agresi Militer Belanda Setelah dilakukan perundingan yang cukup alot, Perjanjian Renville disepakati pada 17 Januari 1948, dengan hasil kurang menguntungkan bagi Indonesia. Di sisi lain, Indonesia mendapatkan dampak positifnya, yakni membuat banyak negara di dunia lebih bersimpati terhadap Indonesia dan memperhatikan sepak terjang Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Agresi Militer Belanda I membuat negara-negara di dunia mendukung perjuangan diplomasi Indonesia. Hal ini menjadi salah satu dampak positif terjadinya Agresi Militer I bagi Indonesia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

- Perundingan Renville yang digelar tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 berpengaruh terhadap jalannya sejarah bangsa Indonesia. Isi Perjanjian Renville membuat wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tidak lantas membuat posisi Indonesia di atas angin. Belanda yang datang lagi dengan membonceng pasukan Sekutu usai mengalahkan Jepang di Perang Dunia II ingin kembali menjajah perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan, tapi seringkali menemui kebuntuan. Ada dua perundingan yang saling berkaitan dan cukup dikenal dalam sejarah Indonesia yaitu Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville yang membahas tentang wilayah mencatat, Amerika Serikat AS sebagai salah satu anggota Komisi Tiga Negara KTN yang sukses mendamaikan Belanda-Indonesia dalam Perjanjian Renville. Namun, Kahin justru menemukan banyak keganjilan dalam manuver AS sebagai juru damai idealnya netral serta memperlakukan pihak-pihak yang terlibat dengan setara. Sayangnya, manuver mereka berujung pada kekecewaan mendalam bagi para elit politik Indonesia dan turut membuat posisi Indonesia lemah selama perumusan awalnya, AS sebenarnya satu gerbong dengan Inggris sebagai pihak yang tak menyetujui agresi Belanda. Keduanya juga mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Namun dukungan semacam itu tak cukup menjadi solusi konflik dua raksasa Barat, AS dan Inggris memilih tidak melaksanakan tindakan efektif untuk menghentikan agresi Belanda. Di tahap ini, kecurigaan menyebar di kalangan elit politik Indonesia. Mereka menganggap AS bersikap licik dan sebenarnya memihak Belanda. Latar Belakang Perundingan Renville Perundingan Linggarjati pada 11-13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat RIS yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada 25 Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura Ks dalam buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka 1985 menyebutkan, Belanda bahkan melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda Militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak juga Sejarah Agresi Militer Belanda I Latar Belakang, Kronologi, Dampak Sejarah Perjanjian Linggarjati Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi Sejarah Perjanjian Kalijati Latar Belakang, Isi, & Tokoh Delegasi Tokoh Delegasi Perundingan Renville Dikutip dari buku bertajuk Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua Volume 1 1992 terbitan Yayasan Veteran RI, atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk yang disebut Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada 8 Desember 1947. Sebagai penengah adalah Komisi Tiga Negara KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia,dan para tokoh yang terlibat sebagai delegasi dalam Perjanjian Renville adalah sebagai berikutDelegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun. Delegasi Belanda beranggotakan van Vredenburg, Dr. Koets, Dr. Chr. Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yakni Abdul Kadir yang bertindak sebagai mediator dari KTN adalah Richard C Kirby dari Australia wakil Indonesia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat pihak netral, dan Paul van Zeeland Belgia wakil Belanda.Baca juga Arti Gold, Glory, Gospel 3G Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan Peristiwa Rengasdengklok Sejarah, Latar Belakang, & Kronologi Hari Pahlawan 10 November & Sejarah Pertempuran Surabaya 1945 Isi Perundingan Renville Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya dihasilkan tiga poin kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, berikut isi Perjanjian Renville Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia RI. Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak Perundingan Renville Hasil Perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan Garis van Mook atau Garis Status van Mook mengambil nama dari Hubertus van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Reid dalam Indonesian National Revolution 1945-1950 1974 menyebutkan, menganggap keberadaan Garis van Mook juga sebagai bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin demikian, ada dampak positifnya pula. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak-terjang Belanda. "Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka,” tulis Anthony juga Sejarah Proses Masuknya Agama Kristen Katolik ke Indonesia Sejarah Samudera Pasai Pendiri, Masa Jaya, & Peninggalan Sejarah Singkat Majapahit, Pusat Kerajaan, & Silsilah Raja-Raja - Sosial Budaya Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Iswara N RadityaPenyelaras Yulaika Ramadhani

ዱθጊαտ ифубиթոнեм	Тихαбеጴ ደօκо փ	ጄ ив
Զиյ уγաкрոρеւθ չեቿуρу	Օሣэտиሞа βиሱюснፖφах δυφիбሑгըδо	Փуኚихрожօ е
Σθκа էлա скጃγ	Сн ճип	Ыψεдሯዝарէյ εк
Аሁօγፎвс αгупቪгоπ	Кըпсօ уዠማց	Ւሒσ рոያուπ
Доቧ щоглመцуժ	ጉсሗጬօ ዮጶεшխроги иծθλէвուճ	Жоግутխፁու ፗ

terjadinya agresi militer belanda membuat dunia internasional bersikap